Tugas Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen

Tugas Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen

Kenegaraan

Tugas dan Wewenang MPR

Tugas dan Wewenang MPR

Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Suka-suka beberapa soal yang cak hendak saya ajukan mengenai tugas dan wewenang MPR, di antaranya ibarat berikut:

  1. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR berwenang menafsirkan dan menetapkan UUD:
  1. Kapan MPR boleh mengerjakan peralihan terhadap UUD 1945 dan bagaimana prosedur dalam menafsirkan UUD 1945 tersebut?
  2. Sebenarnya sudah berapa kali MPR melakukan perubahan UUD 1945 (apakah 4x) dan pron bila saja hal itu dilakukan?
  1. Menurut Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, MPR bisa memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya:
  1. Kapan MPR boleh memberhentikannya?
  2. Bagaimana prosedur kerumahtanggaan memberhentikan Presiden dan Wapres kerumahtanggaan masa jabatannya?

Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan cak dapat rahmat kepada hukumonline.com serta mohon jawabannya. Terima karunia.

circle with chevron up

Tugas dan wewenang MPR sesudah
Amandemen Ketiga UUD 1945
adalah:

  1. Mengubah dan menjadwalkan Undang-Undang Dasar.
  2. Mewisuda Presiden dan/atau Duta Kepala negara.
  3. Mengistirahatkan Presiden dan/maupun Wakil Kepala negara internal periode jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya Amandemen Ketiga UUD 1945, selain yang disebutkan di atas, wewenang MPR kini terbatas pada hal-kejadian berikut kecuali mematok GBHN.

Penjelasan lebih lanjut dapat Ia baca ulasan di bawah ini.

Artikel di dasar ini yakni pemutakhiran kedua mulai sejak artikel dengan judul ekuivalen yang dibuat

Ali Salmande, S.H.


dan mula-mula mana tahu dipublikasikan sreg Selasa, 23 November 2010 dan pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 27 November 2015.

Sebelum menjawab gerendel pertanyaan Anda, cak semau baiknya kita pahami terlebih dahulu pangkal syariat, tugas dan wewenang MPR menurut syariat di Indonesia.

MPR: Dasar Syariat, Tugas, dan Wewenang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) adalah salah satu lembaga negara intern sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Dewan Badal Wilayah (“DPD”) yang dipilih melampaui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[1]

Dasar syariat MPR dapat dijumpai dalam
Pasal 2 dan 3 UUD 1945.

Baca juga :  Bagaimana Sambutan Rakyat Indonesia Terhadap Kedatangan Jepang

Tugas dan Kewenangan MPR

Sebelumnya, tugas dan wewenang MPR menurut
UUD 1945
yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terbatas pada menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara (“GBHN”).

Kini, wewenang MPR setelah
Amandemen Ketiga UUD 1945
yaitu:[2]

  1. Memungkirkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  2. Melantik Kepala negara dan/atau Duta Presiden.
  3. Memberhentikan Presiden dan/maupun Wakil Presiden privat masa jabatannya menurut Undang-Undang Bawah.

Dengan adanya Amandemen Ketiga UUD 1945, wewenang MPR kini kurang pada situasi-hal berikut di atas kecuali menetapkan GBHN.

Untuk itu, ayo kita periksa tugas dan wewenang MPR setelah Amandemen UUD 1945 satu-satu satu.

Tugas dan Wewenang MPR Mengubah UUD 1945

Sama dengan sudah diuraikan sebelumnya, salah satu tugas dan wewenang MPR adalah menidakkan dan menargetkan Undang-Undang Dasar.  Lantas, kapan MPR dapat menafsirkan UUD 1945 dan bagaimana prosedurnya?

Secara yuridis, enggak ada aturan yang mensyaratkan kapan sebuah peraturan perundang-undangan, terjadwal konstitusi atau Undang-Undang Sumber akar, harus diubah. Namun, lazimnya,
sebuah qanun perundang-undangan akan diubah bila sudah lalu enggak dapat juga mengimak perkembangan zaman
atau dianggap tidak mampu kembali melindungi eigendom-hoki warga negaranya.

Partikular bakal UUD 1945, bersendikan
Buku Naskah Komprehensif Pergantian UUD Negara Republik Indonesia Hari 1945
terbitan
Sekretaris Jenderal Majelis hukum Konstitusi, adat tersebut diubah karena adanya Reformasi 1998 nan riuk satu tuntutannya ialah perubahan UUD 1945. Aplikasi rakyat inilah nan menjadi riuk satu alasan MPR mengamandemen UUD 1945.

Prosedur Perlintasan UUD 1945

Lalu, bagaimana prosedur persilihan UUD 1945? Dasar hukum prosedur peralihan UUD 1945 yang merupakan tugas dan wewenang MPR diatur dalam
Pasal 37 ayat (1) UUD 1945
yang mengistilahkan:

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan privat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 berbunga total anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Buat menafsirkan pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.[3] Putusan bikin mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.[4]

Berapa Kali MPR Mengubah UUD 1945?

Hingga saat ini, MPR telah menjalankan tugas dan kewenangan MPR untuk mengubah UUD 1945 sebanyak 4 barangkali maupun tahap, yakni:

  1. Tahap pertama: 14-21 Oktober 1999.
  2. Tahap kedua: 7-18 Agustus 2000.
  3. Tahap ketiga: 1-9 Oktober 2001.
  4. Tahap keempat: 1-12 Agustus 2002.

Namun, mesti diketahui, Indonesia pernah menggunakan ‘konstitusi lain’ selain UUD 1945 sebagai radiks negara. Yakni, puas 1949 saat Indonesia berbentuk negara federal, Indonesia memperalat Konstitusi Republik Indonesia Serikat (“Konstitusi RIS”). Namun, berlakunya Konstitusi RIS ini bukan menghapus UUD 1945, karena UUD 1945 masih main-main di Negara Putaran RIS di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Moh. Asaat.[5]

Baca juga :  Muatan Partikel Koloid Ditentukan Dengan Cara

Lalu, plong 1950, Indonesia menggunakan UUD Provisional (UUDS 1950). ‘Konstitusi’ ini digunakan darurat untuk memberi hari para anggota konstituante untuk membentuk UUD yang baru sama sekali. Namun, ‘proyek’ ini gagal, hingga balasannya Presiden Soekarno menerbitkan dekrit presiden nan riuk satu isinya adalah melawan UUD 1945 bagaikan bawah negara.

Tugas dan Wewenang MPR Memberhentikan Kepala negara dan/atau Wakil Presiden

Selain menyangkal UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah memberhentikan Presiden dan/atau Duta Presiden. Lantas, kapan MPR dapat memberhentikan Kepala negara dan/maupun Konsul Presiden?

Secara hukum, MPR cuma bisa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Pemberhentian Kepala negara dan/maupun Wakil Kepala negara diusulkan oleh Dewan Agen Rakyat (“DPR”).[6]

Adapun tugas dan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Duta Presiden dilakukan sehabis mendapat usul pecah DPR melintasi sidang paripurna. Ajuan DPR ini harus berdasarkan vonis Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang menyatakan bahwa Kepala negara dan/atau Konsul Presiden terbukti mengerjakan pelanggaran syariat berupa:[7]

  1. pengkhianatan terhadap negara;
  2. korupsi;
  3. penyuapan;
  4. tindakan pidana langka lainnya maupun perbuatan tercacat; dan/alias
  5. Kepala negara dan/maupun Konsul Presiden enggak sekali lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemecatan Presiden dan/atau Konsul Presiden pada perian jabatannya maksimal 30 masa sejak MPR menerima usul tersebut.[8]

Berikut prosedur memberhentikan Presiden dan/alias Wakil Presiden dalam masa jabatannya:

  1. DPR Mengajukan Permintaan ke MK

Apabila Presiden dan/alias Konsul Presiden diduga melakukan kejahatan maupun tindak pidana, maka DPR boleh mengajukan permintaan kepada MK buat memejahijaukan pengingkaran hukum itu.[9]

Pengajuan tuntutan ini tetapi dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR nan hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 berpokok jumlah anggota DPR.[10]

  1. MK Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permintaan DPR

Atas permintaan tersebut, MK terbiasa memeriksa, mengadili, dan memutus maksimal 90 hari setelah permohonan berusul DPR itu diterima.[11]

  1. DPR Menggelar Sidang paripurna

Takdirnya mujarab terjadi pelanggaran hukum, setelah itu, DPR menggelar sidang paripurna cak bagi meneruskan hasil putusan itu ke MPR bagaikan usul mengistirahatkan Kepala negara dan/alias Duta Kepala negara.[12]

  1. MPR Menyelenggarakan Sidang bagi Memutus Usulan DPR

MPR teradat menyelenggarakan sidang untuk memutus prasaran DPR itu maksimal 30 hari sejak MPR memufakati usul itu.[13]

Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Kepala negara buat menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang lengkap MPR. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk mengutarakan penjelasan, MPR patuh mengambil keputusan terhadap usul pelengseran Kepala negara dan/ataupun Wakil Presiden.[14]

Baca juga :  Pengatur Panas Pada Setrika Listrik Adalah Memanfaatkan Kerja

MPR menerbitkan keputusan terhadap usul pemberhentian itu dan harus diambil internal rapat paripurna MPR yang dihadiri makanya minimal 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui paling kecil 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.[15]

Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Konsul Kepala negara atas usul DPR, Presiden dan/ataupun Wakil Presiden berhenti berusul jabatannya.[16]

Tapi, dalam hal MPR memutuskan enggak menempohkan Presiden dan/atau Wakil Kepala negara atas usul DPR, Kepala negara dan/maupun Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai bercerai masa jabatannya.[17]

Seluruh mualamat syariat yang terserah di Klinik hukumonline.com disiapkan amung – mata kerjakan maksud pendidikan dan bersifat awam (tatap

Pernyataan Penyangkalan

selengkapnya). Bagi mendapatkan selang hukum tersendiri terhadap kasus Sira, konsultasikan sinkron dengan
Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan bermakna.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Waktu 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Badal Rakyat, Dewan perwakilan Area, dan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri sama dengan telah diubah sejumlah kali dan terakhir kalinya diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Perian 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senat Rakyat, Dewan Agen Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri.

Wacana:

Mahkamah Konstitusi.
Naskah Komprehensif Transisi UUD 1945 Trik I: Permukaan Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Jakarta: Kepaniteraan Jenderal dan Tata usaha Perbicaraan Konstitusi, 2010.


[1] Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

[2] Pasal 3 UUD 1945

[3] Pasal 37 ayat (3) UUD 1945

[4] Pasal 37 ayat (4) UUD 1945

[5] Mahkamah Konstitusi.
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku I: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Perdata Konstitusi, 2010, hal 31

[7] Pasal 37 UU MD3

[8] Pasal 37 ayat (1) UU MD3

[9] Pasal 7B ayat (1) UUD 1945

[10] Pasal 7B ayat (3) UUD 1945

[11] Pasal 7B ayat (4) UUD 1945

[12] Pasal 7B ayat (5) UUD 1945

[13] Pasal 7B ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 37 ayat (1) UU MD3

[14] Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU MD3

[15] Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (3) UU MD3

[16] Pasal 39 ayat (1) UU MD3

[17] Pasal 39 ayat (2) UU MD3

Tags:

Tugas Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454